Partisipasi masyarakat dalam pendidikan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diketahui bahwa United Nation’s Development Program (UNDP) pada tahun 2004 ini menempatkan Human Development Index (HDI) Indonesia pada urutan 111 dari 175 negara. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina, posisi Indonesia berada di bawah mereka. Tiga komponen peningkatan HDI yakni indeks kesehatan, indeks perekonomian, dan indeks pendidikan. Kondisi di atas terkait dengan adanya tuntutan pengembangan sumberdaya manusia yang terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. Standar mutu baik dari jenis karya, kualitas jasa, dan produk, serta layanan mengalami dinamisasi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan hidup manusia yang terus meningkat pula. Ini artinya bahwa layanan pendidikan kita haruslah mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Tanggungjawab pengembangan pendidikan anak atau generasi bangsa yaitu berada pada orang tua, masyarakat, dan negara. Partisipasi masyarakat di sini tercakup di dalamnya peran orangtua dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya di luar sekolah atau lembaga pendidikan. Peran dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya adalah membantu proses pendewasaan dan kematangan individu sebagai anggota kelompok dalam suatu masyarakat.

Rumusan Masalah

  1. Seperti apa peran masyarakat dalam partisipasinya terhadap pendidikan?
  2. Apa bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah?

 

PEMBAHASAN

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi. Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Dengan pengertian seperti itu, sebenarnya upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari adalah sebagai hasil dari hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita ketahui ternyata adalah hasil hubungan timbal balik yang telah sedemikian rupa dibentuk oleh masyarakat di sekitar kita. Jadi fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisasi.

Dalam pengertian sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pendidikan sebenarnya sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luarnya, yakni keluarga. Di dalam keluarga  anak pertama menerima pendidikan dan pendidikan yang diperoleh dalam keluarga ini merupakan pendidikan utama atau terpenting terhadap perkembangan pribadi anak. Pada kehidupan keluarga pemberian corak pola kepribadian anak yang hidup di dalamnya. Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama sejak timbulnya adap kemanusiaan hingga sekarang, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti dari tiap-tiap manusia.  Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula ternyata masyarakat dunia secara global telah ikut mempengaruhi iklim pendidikan. Pengaruh modernisasi di berbagai sektor kehidupan telah melahirkan karakter pendidikan yang hampir sama di seluruh dunia, meskipun memiliki ciri khas tertentu di tiap-tiap negara. Dalam masyarakat yang sudah maju, proses pendidikan sebagian dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut sekolah dan pendidikan dalam lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu kegiatan yang lebih teratur dan terdeferensiasi. Inilah pendidikan formal yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai “schooling” (Dewantara dalam Suwarno, 1972 : 72). Oleh karena tuntutan tugas keluarga dan masyarakat, lalu tugas-tugas di atas diambil alih oleh sekolah, atau sebaliknya keluarga dan masyarakat telah merasa memandatkan atau menyerahkan tugas tersebut sepenuhnya kepada sekolah. Jadi seakan-akan tugas sosialisasi agar suatu generasi dapat mencapai prestasi tertentu, dikonotasikan menjadi tugas sekolah.

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan masyarakat adalah eksistensi yang hidup, dinamis dan selalu berkembang (Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, 2003 : 191). Kata partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan (United Nation : 175). Dalam kebijakan nasional kenegaraan ini, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 1990 Tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dana atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Sedangkan UU Sisdiknas 2003 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintahan daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara dari usia 7-15 tahun. Lebih dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua/warga dan kelompok masyarakat masih sangatlah luas.

Untuk itu, maka dalam kondisi kualitas layanan dan output pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryadi Prawirosentono (2002 : 12) bahwa ada 6 hal yang bisa mempengaruhi produk dan salah satunya adalah SDM. SDM kita ibaratkan sebagai kelompok masyarakat, yang mana bisa membawa pengaruh pendidikan yang ada dalam sebuah Negara. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

Karena pendidikan di sekolah ini juga merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia.  Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah (http://murniramli.wordpress.com/2007/08/03/melibatkan-masyarakat-dalam-reformasi-sekolah/).

Sekarang hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah. Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehab sekolah, memperbaiki genting, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, ketrampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu. Namun demikian, hal tersebut belum terwujud karena berbagai alasan.

Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu sekolah yang memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu sekolah.

Tulisan ini berikhtiar membicarakan tiga hal antara lain; pentingnya peran serta masyarakat utamanya peran stakeholder bagi pengembangan sekolah; jenis-jenis peran serta masyarakat, serta cara mendorong peran serta masyarakat.

Ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran serta tersebut dapat diklasifikasikan dalam 7 tingkatan, yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Tingkatan tersebut terinci sebagai berikut:

  1. Peran serta dengan menggunakan jasa yang tersedia. Jenis partisipasi masyarakat ini merupakan jenis paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah.
  2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang dan atau tenaga.
  3. Peran serta secara pasif. Artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orangtua menerima keputusan tersebut dengan mematuhinya
  4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Orangtua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya
  5. Peran serta dalam pelayanan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua ikut membantu sekolah ketika ada studi banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya
  6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta orangtua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi dan lain sebagainya.
  7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. orangtua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan (baik akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah.

Menuju Otonomi pada Tingkat Sekolah; Ikhtiar Memberdayakan Komite Sekolah sebagai Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
“Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan” (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)
Paradigma ini beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan (http://sulanam.sunan-ampel.ac.id/?p=27).

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat harus diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, partisipasi finansial yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, baik itu yang sifatnya donatur tetap maupun tidak tetap, ketika dibutuhkan uluran dana yang dikaitkan dengan tuntutan mendesak. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan misi pendidikan secara menyeluruh. Selain daripada itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa atau dukungan biaya operasional pendidikan.

Kedua, partisipasi material yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, guna untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar. Demikian juga masyarakat dimungkinkan dapat mendukung adanya fasilitas umum yang dapat digunakan dalam batas tertentu untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya masyarakat perlu mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif, sehingga tempat-tempat pendidikan dan latihan dapat terhindar sejauh-jauhnya dari polusi udara, suara, air, tanah, dan sebagainya. Lingkungan sehat yang diciptakan masyarakat akan memberikan dukungan yang berarti bagi keberlangsungan proses pendidikan

Ketiga, partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat yang dikaitkan dengan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak yang berlangsung di luar sekolah. Demikian pula dapat dimungkinkan beberapa orangtua yang memiliki keahlian tertentu dapat menjadi orang sumber (resource persons) yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Selain daripada itu tempat-tempat industri dan bisnis dapat memberikan sharing pengalaman dan kompetensinya melalui pemberian kesempatan untuk magang, praktek lapangan. Masyarakat juga terbuka untuk melakukan kontrol terhadap proses pendidikan yang berlangsung, dikaitkan dengan tanggung jawab profesional tenaga kependidikan. Bila dijumpai guru dan ahli kependidikan lainnya kurang committed dengan tanggung jawabnya, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan sejumlah rekomendasi kepada DPR dan pemerintah daerah (dinas), guna meminta pertanggungjawaban mereka.

Keempat, partisipasi kultural yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang mampu menjaga martabat masyarakat setempat, sehingga masyarakat perlu ikut serta menjadi filter terhadap masuknya peradaban yang tidak sejalan dengan kultur dan nilai yang diyakini oleh masyarakat

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, 2003. Pendidikan Islam Kini Dan Mendatang. Jakarta: CV. Triasco.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: Balai Pustaka.

Prawirosentono, Suryadi, 2002. Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Suwarno, 1972 : 72, 1992 . Pengantar Umum Pendidikan. Surabaya.: IKIP.

Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia. 2003. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : CV Triasco

http://sulanam.sunan-ampel.ac.id/?p=27. Diakses 24 Desember 2011

http://murniramli.wordpress.com/2007/08/03/melibatkan-masyarakat-dalam reformasi-sekolah/. Diakses 24 Desember 2011

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s